Iran mengeluarkan ancaman keras sebagai respons terhadap kebijakan sanksi ekonomi terbaru yang diterapkan Amerika Serikat (AS). Teheran memperingatkan negara-negara di kawasan Teluk agar tidak ikut mendukung langkah Washington.
Ancaman tersebut disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei. Ia menyatakan Iran dapat mengambil langkah untuk menghentikan aliran minyak melalui kawasan Teluk apabila negara-negara di kawasan bergabung dalam operasi ekonomi AS.
Dalam keterangannya kepada media pemerintah Iran, seperti dikutip Middle East Monitor, Rabu (26/8/2026), Rezaei menegaskan negara yang memilih mengikuti kebijakan ekonomi Washington akan dipandang sebagai pihak yang memusuhi Teheran.
Menurutnya, Iran memiliki sejumlah opsi untuk merespons tekanan tersebut, termasuk mengganggu jalur ekspor energi yang menjadi salah satu kepentingan strategis kawasan.
“Jika mereka memulai tindakan semacam itu, kami tidak akan membiarkan satu tetes minyak pun melintasi Teluk,” tegas Rezaei dalam peringatannya.
“Minyak tidak akan bisa keluar melalui Selat Hormuz ataupun Teluk Persia,” ucapnya.
Rezaei juga memperingatkan bahwa jalur alternatif yang selama ini digunakan untuk membawa minyak keluar dari kawasan Teluk berpotensi ikut menjadi sasaran apabila eskalasi konflik semakin meningkat.
Ancaman tersebut kembali menempatkan Selat Hormuz dalam sorotan. Jalur perairan tersebut merupakan salah satu rute penting bagi distribusi minyak dan gas dunia.
Situasi di kawasan itu sendiri telah mengalami tekanan akibat konflik antara Iran dan AS yang berlangsung selama beberapa bulan. Ketegangan tersebut turut mengganggu aktivitas pelayaran di Selat Hormuz.
Tekanan terhadap Teheran kini tidak hanya berlangsung melalui jalur militer. Washington juga meningkatkan tekanan ekonomi setelah konflik yang berlangsung sekitar enam bulan belum menghasilkan penyelesaian secara militer maupun diplomatik.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebelumnya menyatakan Washington akan menerapkan sanksi yang disebut sebagai salah satu tekanan ekonomi paling berat terhadap Iran.
Bessent pada Senin (24/8/2026) memaparkan strategi AS untuk mempersempit ruang ekonomi Iran dengan memutus berbagai sumber pendapatan yang dinilai menopang pemerintahan Teheran.
Washington juga memperingatkan negara-negara yang tidak mendukung kebijakan ekonominya terhadap Iran. Negara yang tetap berhubungan dengan Teheran disebut berpotensi menghadapi konsekuensi berupa isolasi ekonomi.
Dalam kebijakan terbaru tersebut, Departemen Keuangan AS memperluas sasaran sanksi sekunder ke sejumlah sektor, termasuk aset digital, teknologi, emas, penerbangan dan pelayaran Iran.
Sebanyak 60 individu, perusahaan dan kapal juga dikenai sanksi karena diduga membantu Iran memperoleh pendapatan dari sektor minyak, pengadaan persenjataan hingga aktivitas siber.
Sanksi tersebut tidak hanya menyasar entitas di Iran. Sejumlah pihak yang berada di Uni Emirat Arab, Hong Kong, China, Singapura dan beberapa negara Eropa turut masuk dalam daftar sasaran Washington.
Dengan meningkatnya tekanan ekonomi AS dan ancaman balasan dari Iran, jalur energi di kawasan Teluk kembali menghadapi risiko gangguan. Kondisi ini berpotensi memperbesar ketegangan di kawasan sekaligus menambah tekanan terhadap jalur distribusi energi global.
